Peran penting peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan tidak bisa dipandang enteng. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, namun juga rentan terhadap kerusakan akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, peraturan hukum laut menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan kita.

Menurut Dr. Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Peraturan hukum laut adalah landasan utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Tanpa aturan yang jelas dan tegas, potensi sumber daya kelautan kita akan terancam punah.”

Salah satu contoh peraturan hukum laut yang penting adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pengelolaan sumber daya kelautan, penangkapan ikan yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap ekosistem laut.

Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, “Peraturan hukum laut tidak hanya mencakup aspek pengelolaan sumber daya kelautan, tetapi juga perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut dan hak-hak nelayan tradisional.”

Namun, masih banyak tantangan dalam implementasi peraturan hukum laut di Indonesia. Banyak pelaku usaha yang masih melakukan penangkapan ikan secara ilegal, merusak terumbu karang, dan mencemari laut dengan limbah industri.

Dr. Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan, “Kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya kelautan. Peraturan hukum laut harus didukung dengan penegakan hukum yang tegas dan adil.”

Dalam rangka menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan, peran penting peraturan hukum laut tidak boleh diabaikan. Kita semua sebagai masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian laut kita. Semoga dengan kesadaran ini, sumber daya kelautan Indonesia dapat terus terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.