Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia
Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia
Hukum perikanan di Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup sumber daya laut yang semakin terancam akibat illegal fishing dan overfishing. Namun, efektivitas penegakan hukum perikanan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Penegakan hukum perikanan di Indonesia masih lemah karena minimnya sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang diperlukan untuk melakukan pengawasan secara intensif.” Hal ini juga diperkuat oleh laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyebutkan bahwa hanya 5% dari total wilayah laut Indonesia yang terawasi secara rutin.
Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perikanan, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan kerjasama antara lembaga terkait, peningkatan pengawasan menggunakan teknologi canggih seperti satelit, dan peningkatan hukuman bagi pelaku illegal fishing. Menurut Analis Kebijakan WWF Indonesia, Dida Kutz, “Hukuman yang ringan bagi para pelaku illegal fishing membuat mereka tidak takut untuk melanggar aturan, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas.”
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum perikanan. Masyarakat dapat membantu pemerintah dengan memberikan informasi terkait aktivitas illegal fishing yang terjadi di sekitar wilayah mereka. Menurut Koordinator Jaringan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (JMPPK), Susan Herawati, “Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di lapangan sangat berperan dalam memberikan informasi yang dapat membantu penegakan hukum perikanan.”
Dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan efektivitas penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat meningkat sehingga sumber daya laut yang ada dapat terjaga dengan baik untuk generasi mendatang. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum perikanan guna menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.”